GenPI.co Ntb - Penghapusan honorer 2023 belum mendapatkan respons dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah (Loteng). Nasib ribuan honorer yang ada di Kabupaten Loteng tentunya masih menunggu kebijakan pemerintah setempat.
Sekda Pemkab Loteng Lalu Firman Wijaya belum memastikan untuk mempertahankan para honorer. Begitu juga dengan mengalihkan honorer ke pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja (PPPK) masih belum jelas.
Firman sempat menyinggung kondisi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang minim.
Untuk itu, sangat sulit juga jika harus mengalihkan semua honorer ke PPPK melihat kondisi APBD saat ini.
Mengingat, butuh anggaran yang tidak sedikit jika harus mengalihkan semua honorer ke PPPK.
"Terkait dengan nasib honorer belum kami bahas," katanya kepada GenPi.co NTB, Jumat (3/6).
Jika gaji PPPK ditanggung pusat maka jelas pemerintah dengan senang hati akan mengangkat honorer menjadi PPPK.
Apakah nanti akan tetap mempekerjakan honorer atau tidak, Pemkab Loteng akan segera membahasnya.(*)