GenPI.co Ntb - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram memiliki berbagai logistik peralatan penanganan kebencanaan telah berstandar nasional Indonesia (SNI).
Beberapa peralatan penanganan kebencanaan yang sudah berstandar nasional itu antara lain, perahu karet, senter serta sistem alat penerang otomatis ketika banjir atau bencana lainnya yang berdampak pada pemadaman jaringan listrik.
"Alhamdulillah, semua logistik penanganan kebencanaan sudah ber-SNI," kata Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram Akhmad Muzaki dilansir dari Antara.
Dijelaskan, khusus untuk alat penerang, merupakan penerang otomatis yang dapat digunakan tanpa jaringan listrik. Ketika terjadi banjir atau lainnya dan listrik dipadamkan secara global, lampu penerang tersebut bisa membantu untuk evakuasi warga hingga ke titik kumpul atau tempat yang lebih aman.
"Semua logistik pengamanan yang kami miliki, sudah sesuai SNI untuk penyelamatan. Termasuk untuk pakaian petugas kami," bebernya.
Selain itu, tambahnya, Kota Mataram juga memiliki EWS (early warning system) tsunami atau sistem peringatan deteksi dini bencana tsunami di pinggir Pantai Penghulu Agung.
Alat deteksi dini tsunami tersebut, tetap diaktivasi atau uji coba untuk memastikan alat masih berfungsi baik pada tanggal 26 setiap bulan dan sejauh ini alat itu masih berfungsi dengan baik.
"Untuk alat deteksi dini tsunami ini, merupakan bantuan dari BNPB dan Kota Mataram menjadi salah satu dari beberapa kabupaten/kota di NTB yang mendapatkan bantuan itu. Tidak semua kabupaten/kota dikasi," ujarnya
Pertimbangannya mungkin karena Mataram merupakan salah satu dari 10 kabupaten/kota di NTB yang memiliki enam jenis bencana dari 10 jenis bencana yang kerap terjadi di NTB, yakni gempa disertai tsunami.
Sedangkan bencana lain yang mengancam wilayah Kota Mataram adalah banjir, kebakaran permukiman, gelombang pantai, abrasi, dan konflik sosial.
Kendati telah memiliki berbagai logistik penyelamatan yang ber-SNI, tambah Muzaki, BPBD masih tetap membutuhkan peralatan dukungan dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.(*)