GenPI.co Ntb - Wakil Bupati Lombok Tengah (Loteng) bersama tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah (TKPKD) Loteng turun monev ke pelaku UKM dan IKM di Dusun Berembeng, Desa Pengenjek, Kecamatan Jonggat.
Wakil Bupati Loteng M Nursiah mengatakan, monev bersama TKPKD kali ini untuk mengetahui langsung kondisi dan perkembangan para pelaku UKM dan IKM.
Dari hasil monev, ditemukan aspirasi pengrajin besi di Desa Berembeng yang meminta untuk diberikan bantuan berupa pelatihan, akses modal dan pemasaran.
Menanggapi permintaan masyarakat, Nursiah meminta dinas terkait seperti halnya Dinas Koperasi dan Disperindag memfasilitasi para pelaku UKM dan IKM.
"Banyak pelaku UKM dan IKM di tingkat bawah membutuhkan bantuan, baik program pembinaan, modal, hingga pemasaran," katanya, kepada GenPi.co NTB, Selasa (12/4).
Untuk itu, Wabup meminta Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Koperasi dan UKM maupun dinas lainya agar turun membantu memberikan peningkatan SDM, inovasi, bantu modal dan membantu akses pemasarannya.
"Jika semua ini dilaksanakan oleh dinas, maka ekonomi para pelaku UKM dan IKM akan lebih meningkat," ujarnya.
Pihaknya juga meminta Bapeda untuk merencanakan pemberdayaan UKM serta IKM agar lebih baik dan sejahtera ke depanya.
Sementara itu, Pokja TKPKD Loteng, Saiful Muslim mengaku intens turun bersama bersama Wabup ke tengah-tengah masyarakat guna monev perkembangan pelaku usaha dan program kemiskinan di beberapa dinas belakangan ini.
"Semua ini kami lakukan untuk mengetahui semua program dinas untuk kemiskinan tepat sasaran, tapi kenyataan program itu banyak tidak tepat sasaran," tegasnya.
Adapun beberapa hasil monevnya untuk bidang ekonomi, pertanian, perikanan, ketahanan pangan dan Perindag.
Diakui, banyak kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program kemiskinan tidak diberikan pendampingan secara maksimal pasca menerima bantuan seperti ternak kambing, bantuan bibit ikan dan bantuan bibit sayur mayur.
"Kemudian, program untuk IKM dan UKM tidak menyentuh pemula atau masyarakat miskin," sentilnya.
Dia menilai, Perkim, LH dan Dinas PUPR masih jalan sendiri dalam penentuan program kemiskinan.
Seperti dalam penentuan penerima bantuan rehab rumah, bantuan jamban dan air bersih.
Selanjutnya, untuk dinas sosial, pendidikan dan kesehatan ditemukan data sasaran penerima bantuan siswa miskin yang tidak tepat sasaran.
Penanganan gizi buruk dan stunting maupun ibu hamil amburadul. Pengawasan program bantuan sosial PKH, BPNT, BPJS juga belum maksimal.
"Semua temuan yang kami dapatkan dari hasil monev kami catat untuk perbaikan pada tahun berikutnya," ungkapnya.
Setelah menemukan banyak temuan, Wabup telah mengeluarkan rekomendasi, semua dinas yang menjadi penempatan program kemiskinan untuk lebih bekerja serius.
Baik dalam melakukan koordinasi dan pengawasan serta monitoring segala bantuan yang akan di salurkan pada masyarakat.
Ditegaskan, Wabup tidak ingin hal ini ditemukan kembali pada tahun berikutnya.
Sehingga, semua dinas bersangkutan harus bekerja serius dalam penanganan kemiskinan ini.(*)