GenPI.co Ntb - Panen Raya Jagung perdana di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) berlangsung cukup meriah.
Bertempat di lokasi ladang jagung Kelompok Tani Balas Baru, Teluk Balas, Kecamatan Maluk.
Panen raya dihadiri Wakil Bupati KSB Fud Syaifuddin, Ketua DPRD KSB, Sekda KSB, beserta jajaran dinas.
Seluas 103 hektare tanaman jagung terhampar di dataran tanah daerah perbukitan Teluk Balas, nampak beberapa lahan yang siap di panen oleh para petani.
Camat Maluk Syafruddin dalam laporannya menyebutkan dirinya bersama seluruh masyarakat Kecamatan Maluk patut bersyukur karena saat ini UMKM sudah mulai bangkit.
Tinggal sekarang persoalan tenaga kerja yang masih butuh perhatian.
"Masyarakat Maluk nantinya harus diprioritaskan jika saatnya smelter beroperasi," katanya.
Untuk para petani, dia menyebut, peran Bank BRI sangat dibutuhkan untuk mensuport para petani di Kecamatan Maluk. Semangat masyarakat Maluk khususnya Teluk Balas luar biasa dalam bekerjasama.
"Insya Allah Pemerintah Daerah sebentar lagi akan mengaspal jalan menuju lokasi pertanian kita," katanya.
Sementara itu, Wakil Bupati Sumbawa Barat Fud Syaifuddin menyampaikan, rasa syukur karena saat kondisi perekonomian di Kecamatan Maluk berangsur membaik.
Lockdown sudah mulai dibuka, ekonomi sudah mulai stabil.
"Jangan lupa tetap jaga protokol covid-19, karena tidak menutup kemungkinan jika banyak yang terjangkit covid-19 tidak menutup kemungkinan akan diberlakukan lagi lockdown seperti semula," katanya.
Dalam kesempatan tersebut Wabup juga menyampaikan rasa syukur, karena saat ini harga jagung stabil. Beda halnya dengan kondisi yang di alami oleh masyarakat petani akhir-akhir ini. Harga gabah turun.
Pada kondisi lain, kemampuan daya tampung bulog terbatas, hanya mampu menyerap 171 ton sementara kisaran panen padi masyarakat KSB mencapai 32 ribu ton.
Dalam kondisi stok yang banyak, bulog belum bisa membawa keluar beras dari Provinsi NTB.
Dan terkait hal tersebut, Pemerintah telah melakukan intervensi harga dalam rangka mengamankan harga gabah para petani minimal di angka 3,6 dengan pola penyerapan kerjasama dengan Perumda, dan Bank.
"Pemda dalam hal ini berharap kepada para petani agar bersabar, karena proses yang dilalui tidak gampang. Pola penyalurannya harus berdasarkan aturan yang berlaku," tambah Wabup.(*)