Di Acara KAHMI, IJU Tegaskan Pemilu 2024 Tak Boleh Diundur

14 Maret 2022 13:00

GenPI.co Ntb - Komentar beberapa elit politik di Jakarta yang ingin pemilu 2024 diundur direspon oleh daerah.

Secara khusus Ketua DPD Partai Demokrat NTB Indra Jaya Usman atau yang akrab disapa IJU menyinggung ini.

Dia menegaskan, sikap Partai Demokrat adalah partai yang lahir dari rahim demokrasi, tentu tidak akan pernah menyetujui gagasan memundurkan waktu pemilu ini.

BACA JUGA:  Anak Guru Resmi Jadi Ketua DPD Demokrat NTB

Ditegaskanya, ruh Partai Demokrat adalah menjaga agar tidak terjadi kembali kekuasaan yang absolut, seperti yang pernah terjadi sebelumnya.

“Tidak ada alasan untuk menunda pemilu. Karena salah satu tujuan utama berdirinya Partai Demokrat adalah untuk menjaga agar tidak ada lagi pemimpin dengan absolut power seperti yang sebelumnya,” kata IJU, Senin (14/3).

BACA JUGA:  Bawaslu NTB Gandeng 7 Perguruan Tinggi Awasi Pemilu 2024

Dia yang  menjadi pemateri pada Rakerda Korps Alumni HMI (Majelis Daerah KAHMI) Lombok Timur sengaja membahas hal ini.

Mengingatkan, pembatasan masa jabatan pemimpin pemerintahan hingga dua periode dengan masing-masing periode berdurasi lima tahun.

BACA JUGA:  IJU Mulai Petakan Program Prioritas Partai Demokrat NTB

Pembatasan tersebut menjadi peraturan yang diberlakukan secara konstitusional. Maka mengabaikan aturan itu, disebut politisi asal Narmada, Kabupaten Lombok Barat ini sebagai langkah yang mencederai konstitusi demokrasi.

“Kalau hanya dengan iming-iming perpanjangan waktu jabatan, lalu konsistusi akan terbeli. Percuma berkoar-koar soal NKRI Harga Mati," tegasnya.

"Karena jika sampai itu terjadi maka jabatan strategis di negeri ini nantinya hanya akan bisa terisi oleh orang-orang dari golongan tertentu saja. Tidak akan ada lagi demokrasi,” sambung politisi muda ini.

Demokrasi yang konstitusional memberi kesempatan bagi semua orang untuk bisa meraih jabatan dan posisi strategis dalam pemerintahan.

Sehingga mencederai konstitusi dalam berdemokrasi akan menyebabkan hilangnya kesempatan itu.

“Dengan berlakunya sistem demokrasi yang konstitusional, semua orang jadi memiliki kesempatan untuk meraih posisi strategis dalam pemerintahan," urainya.

Jika tanpa demokrasi maka jabatan-jabatan penting hanya akan bisa diisi oleh orang-orang berduit atau golongan tertentu saja.

Dia pun menyinggung pengalaman pribadinya dalam meraih jabatan-jabatan politik, meski tidak berlatar keluarga kaya atau berpengaruh di daerahnya.(*)

Redaktur: Febrian Putra

BERITA TERKAIT

Copyright © 2024 by GenPI.co NTB