GenPI.co Ntb - Pemkab Lombok Barat Menyusun Road Map reformasi birokasi. Meski terlambat, secara penilaian mendapatkan angka yang baik.
Bagian Organisasi dan Tatalaksana (Ortal) Setda Lombok Barat menggelar pertemuan dengan Kepala OPD, Sekretaris OPD dan Camat Narmada. Pertemuan ini untuk menyempurnakan kembali road map reformasi birokrasi tahun 2020-2024 yang telah disusun sebelumnya.
Hadir selaku Narasumber Bupati Lombok Barat H Fauzan Khalid, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat H Baehaqi.
Kepala Bagian Ortal Setda Lobar H.Subardi mengatakan kegiatan ini berdasarkan Kepres Nomor 81 Tahun 2010 tentang Reformasi Birokrasi mengamanahkan Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk menyusun Road Map Reformasi Birokasi setiap lima tahun sekali.
Periode pertama tahun 2010-2014 hanya Kabupaten Sumbawa yang menjadi pilot projet di NTB. edangkan untuk Kabupaten Lombok Barat sendiri mulai menyusun Road Map Reformasi Birokrasi pada 2014 -2019 lalu yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor. 15 Tahun 2015.
“Meskipun Lombok Barat terlambat menyusun Reformasi Birokrasi lima tahun dibanding Sumbawa, namun masuk penilaian di akhir periode kedua tahun 2019 lalu terdepan,” katanya di Hotel Montana Senggigi, Kecamatan Batulayar, Kamis, (2/12).
.
Lombok Barat, kata dia, menunjukkan nilai 65,17 atau nilai B, dibanding Sumbawa dengan nilai 50,14. Dan pada periode ketiga tahun 2020-2024 Lobar telah menyusun road map reformasi birokrasi namun perlu dicek kembali.
.
Karena, lanjutnya, diamanahkan fokus dan prioritas. Fokus dan prioritas semua OPD harus menyusun road map Reformasi Birokrasi fokus pada akar masalah dan tata kelola saja tidak seperti sebelumnya.
.
"Maka road map yang sudah disusun perlu direviu dan disempurnakan kembali," kata Bardi.
.
Sementara itu, Bupati Lombok Barat H.Fauzan Khalid pada kesempatan itu selaku narasumber menyampaikan akuntabilitas kinerja di Lombok Barat masih berada pada posisi nilai B sejak tahun 2019.
“Harus terus ditingkatkan dan dijaga,” katanya.(*)