GenPI.co Ntb - Anggota Komisi II DPRD Lombok Tengah (Loteng) Ihwan Sutrisno meminta harga sewa aset lahan dan penggunaan milik Pemerintah Kabupaten Loteng dihitung ulang.
Menurutnya, nilai sewa tidak sesuai dengan kondisi saat ini dan jika itu dipertahankan maka pendapatan asli daerah (PAD) akan jalan di tempat.
Dia mencontohkan, seperti halnya aset lahan pertanian di Desa Beber Kecamatan Batukliang luasnya mencapai 10 hektare, lahan itu disewa oleh pihak ketiga hanya Rp 23 juta tiap tahun.
"Idealnya, harga sewa sebesar Rp 10 juta tiap hektare dalam satu tahun atau sebesar Rp 100 juta per-tahun," katanya, kepada GenPi.co NTB Senin (7/3).
Begitupula harga sewa sederetan toko dan rumah toko di pusat pertokoan Praya dan tempat-tempat lain yang tersebar di 12 Kecamatan.
Dia mengaku, telah melacak dan mencari tahu aset-aset yang dimaksud, sekarang tinggal pemerintah segera bersikap, baik lewat kebijakan maupun regulasi.
"Dalam hal ini, yang bertanggungjawab yakni Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Loteng," ujarnya.
Jika BPKAD tidak segera bersikap, pihaknya curiga pemerintah telah main mata.
"Jadi, tahun ini harus ada perubahan bagaimanapun caranya, tolong ini diperhatikan dinas terkait yang merasa mengelola aset," tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Loteng Muslihin meminta, aset bergerak maupun tidak bergerak harus dioptimalkan.
"Aset ini harus menghasilkan PAD yang besar dan jika tidak maka lebih baik dihapus atau dijual saja," ungkapnya.
Muslihin menyebut, Pemkab setiap tahunnya menyediakan anggaran pemeliharaan atau perbaikan.
"PAD yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi juga harus ditingkatkan," ucapnya.
Ditekankan, tahun anggaran 2022 ini, PAD di Loteng harus naik berlipat-lipat, mengingat sebentar lagi menjadi tuan rumah MotoGP di sirkuit Mandalika.
Jika itu terwujud, maka pembangunan daerah berjalan sesuai target dan warga semakin sejahtera.(*)