GenPI.co Ntb - Pemkab Lombok Utara (Lotara) mulai menjabarkan rincian pembangunan kantor bupati yang akan segera dibangun.
Dalam jumpa pers yang digelar Pemkab Lotara dijelaskan seperti apa proses pembangunan kantor ini.
Bupati Lotara Djohan Sjamsu menjelaskan, memiliki kantor bupati adalah impian masyarakat sejak lama.
Selain sebagai pusat pemerintahan, kantor bupati ini juga digadang-gadang menjadi ikon daerah yang baru berusia 13 tahun ini.
"Sudah sejak lama masyarakat memimpikan mekiliki kantor bupati, selain sebagai kantor pusat pemerintahan juga sebagai ikon daerah kita tercinta," kata Djohan.
Pembangunan kantor bupati yang bernilai total Rp 45 miliar tersebut akan dirampungkan pada tahun ini, sehingga tahun depan kabupaten termuda di NTB ini sudah memiliki kantor bupati baru.
"Kontraknya mulai dari 18 Februari sampai 15 Desember 2022, jadi 10 bulan ke depan itu proses pembangunannya. Insya Allah tahun baru 2023 kita sudah bisa menempati kantor pemerintahan baru," tambah Djohan.
Secara detil, Kepala Dinas PUPR KLU Kahar Rijal, memaparkan gedung kantor bupati yang akan dibangun ini terdiri dari bangunan gedung utama atau kantor bupati sejumlah empat lantai.
Gedung sekretariat di belakang sejumlah dua lantai. Ada pun luas total bangunan seluas 2.332 meter persegi dengan total areal 2,6 hektare.
"Untuk gedung itu jumlah luasannya 2.332 meter persegi, sisanya sejumlah 2,3 hektar adalah landscape yang terdiri dari taman, lapangan, tempat parkir dan utilitas lainnya," jelas Rijal.
Lebih rinci, Rijal menjelaskan, pada gedung utama akan dijadikan ruangan Bupati, Wakil Bupati, Sekda, dan ruang Rapat Khusus pada lantai satu. Di lantai dua akan diisi oleh ruang Asisten I, II, III, ruang Staf Ahli I, II, III, dan ruang Arsip, dan lantai tiga akan difungsikan sebagai Musholla.
Pada pembangunan kantor bupati ini Pemkab Lotara bekerja sama dengan dengan PT Damai Indah Utama (DIU) dengan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan CV KJU sebagai penyedia jasa konstruksi dengan nilai kontrak Rp 43,8 miliar.
Sedangkan untuk jasa Manajemen Konsultan (MK) Pemkab Lotara bekerja sama dengan PT Momen Estetika Consiltant pun dengan KSO bersama CV Pola Dwipa Consultant dengan nilai kontrak Rp 1,2 miliar.
Rijal menjelaskan, kontrak kerja sama pembangunan kantor bupati ini tidak menggunakan uang muka, sehingga disiasati dengan pembayaran tujuh kali termin.
Artinya, dengan target 10 bulan kerja, Pemkab Lotara harus membayar setidaknya satu kali dalam 45 hari. Sementara, dana yang segar yang dimiliki Pemkab Lotara saat ini hanya sekitar Rp 25 miliar, sisanya diharapkan akan dapat tercukupi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Untuk saat ini, kita hanya memiliki dana sekitar Rp 25 miliar, sisanya kita harapkan bisa terbayar dari PAD," tambah Rijal.(*)