Gawat, TKPKD Loteng Sebut Program Kemiskinan Kurang Koordinasi

02 Maret 2022 22:00

GenPI.co Ntb - Awal 2022 ini, Wakil Bupati Lombok Tengah (Loteng) bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Pokja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Loteng menggelar monitoring dan evaluasi (Monev) lapangan.

Monev yang dilakukan terkait realisasi program kemiskinan yang dilaksanakan masing-masing dinas di lingkup Pemerintah Kabupaten Loteng.

Pokja TKPKD Loteng Saiful Muslim mengatakan, secara umum berbagai program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan berjalan cukup baik dan berhasil.

BACA JUGA:  Warga Loteng Ini Dapat Cuan dari Jamur Tiram

Namun, masih ditemukan beberapa program dari dinas yang tidak sinkron atau berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang baik.

Melihat berbagai permasalahan yang terjadi, pihaknya merekomendasikan beberapa hal kepada dinas yang ada untuk pelaksanaan program kemiskinan 2022 ini.

BACA JUGA:  Keras, Begini Kata Kapolres Loteng Soal Penimbun Minyak Goreng

Di antaranya, perlu adanya pendampingan berlanjut dan desain program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat miskin.

"Terutama program pemberdayaan masyarakat (bidang ekonomi)," katanya, kepada GenPi.co NTB Rabu (2/3).

BACA JUGA:  Isra Mikraj, Harga Kebutuhan Pokok di Loteng Tetap Stabil

Terhadap beberapa kelompok masyarakat yang dijadikan pilot projek, pihaknya menyarankan perlunya dilakukan pendampingan dan pembinaan.

Kelompok yang dimaksud yakni, Kampung Kambing di Desa Bonder, Kampung Ikan lele di Desa Saba dan Kampung tahan pangan di KWT Dusun Esot Desa Sintung.

Dia juga menekankan, perlu adanya kolaborasi dan kerjasama antar dinas dalam penentuan sasaran program kemiskinan.

Misalnya, sasaran rehab rumah, juga mendapatkan jamban, air bersih dan pemberdayaan.

Untuk siswa miskin dan putus sekolah, harus benar-benar dilakukan persiapan penentuan sasaran penerima bantuan.

Untuk penanganan kasus stunting, gizi buruk, kasus AKI & AKB, kekerasan terhadap anak dan perempuan, PMKS dan penyakit menular lainnya, perlu juga untuk lebih fokus dan maksimal dalam pemberian bantuan.

Termasuk, untuk memaksimalkan pengawasan dan monitoring terhadap bantuan sosial oleh pemerintah Pusat.

"Seperti bantuan PKH, BPNT yang berisi sembako, BPJS/KIS, KIP dan lainnya," sebutnya.(*)

Redaktur: Febrian Putra Reporter: Ahmad Sakurniawan

BERITA TERKAIT

Copyright © 2024 by GenPI.co NTB