GenPI.co Ntb - Penerapan eco office atau kantor peduli lingkungan di Pemprov NTB akan terus dievaluasi.
Hal ini bagian dari gerakan mendukung zero waste, NTB Hijau, NTB Asri, dan Lestari.
"Jangan hanya baik di awal tapi harus istiqomah dan bisa menjadi syiar agar masyarakat berubah dalam hal mengelola lingkungan," kata Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalillah melalui rilisnya Selasa (22/2).
Pemaparan ini disampaikan oleh Wagub NTB saat rapat penerapan eco office bersama Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan NTB di Pendopo Wagub.
Karena itu, Rohmi menginginkan, konsep, sistem, dan teknis pelaksanaannya harus bisa menjaga perilaku setiap orang dalam bersikap terhadap lingkungan.
Baik saat berada di rumah, kantor, komplek perumahan, fasilitas publik bahkan di tempat tempat umum.
Diharapkan, capaian zero waste yang sudah sangat baik dapat didukung dengan penerapan konsep zero waste di lingkungan lingkungan yang spesifik dan terbatas.
Rohmi juga meminta UPTD dilibatkan sedari awal agar menjadi pilot project eco office di kabupaten dan kota.
Dalam penjelasannya, Kepala DLHK, Madani Mukarom mengatakan, beberapa kriteria dan indikator dalam eco office seperti administrasi, SOP, kelembagaan, pernyataan komitmen dan baseline dan rencana kerja terus dievaluasi.
Adapun implementasi eco office dalam kategori kepatuhan, hitam sampai emas di 45 OPD baru delapan yang berstatus emas, 15 OPD dan 22 OPD berstatus hijau.
Implementasi diukur dari sepuluh kriteria dan indikator seperti pengelolaan sampah dan limbah, penghematan listrik, air dan ATK.
Kebersihan dan kenyamanan, penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau, pengadaan barang ramah lingkungan, kampanye serta inovasi.
"Awal 2022 ini sudah 90 persen implementasinya dari pembinaan awal 2021 mulai di angka 70 persen," katanya.(*)