GenPI.co Ntb - Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mulai membahas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk 2023 mendatang.
Dalam program tersebut, semua dinas diharapkan lebih memprioritaskan program yang efektif dan efisien dan output-nya bagus untuk kesejahteraan masyarakat.
Bupati Loteng Lalu Pathul Bahri mengatakan, proses perencanaan pembangunan di 2023, merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026.
Diakui, hal ini membutuhkan perencanaan yang matang, sehingga dapat menjawab berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan ke depannya.
Bupati meminta, program yang dilakukan harus dipertimbangkan, mana yang lebih efektif dan efisien serta output-nya jelas bagi masyarakat baru menjadi prioritas penganggaran.
"Jangan mentang- mentang dekat dengan TAPD terus semaunya. Harus dikonsentrasikan ke bidang kegiatan yang lebih bermanfaat," katanya, Kepada GenPi.co NTB Rabu (16/2/2022).
Menurutnya, di tengah keterbatasan kemampuan keuangan daerah, dibutuhkan perencanaan yang efektif dan efisien dalam setiap pelaksanaan kebijakan.
"Tentu sekali, setiap tahapan pembangunan memikili dinamika tersendiri," ujarnya.
Diakui, berbagai peluang terkadang tidak dapat dimanfaatkan dengan baik dan munculnya tantangan kerap menjadi penghalang dalam suksesnya pembangunan.
Oleh karena itu, hal-hal yang menjadi faktor kegagalan maupun pendorong keberhasilan dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan pada proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ke depannya.
Sebagai upaya dalam gerak pembangunan yang responsif dan adaptif, pembangunan di 2023 mengambil tema Rurung Lempek Gumi Paer untuk pemulihan ekonomi.
Nantinya, akan berfokus pada upaya pemulihan ekonomi melalui penguatan dukungan infrastruktur, meningkatkan kualitas dan daya saing produk-produk UMKM, pemantapan desa wisata bertaraf internasional, dan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).
Dia menilai, sepanjang 2021, kinerja pembangunan berbagai sektor di Lombok Tengah.begitu dinamis.
Pandemi Covid-19 masih menjadi tantangan pembangunan dengan kebutuhan biaya pemulihan yang tidak sedikit dan menuntut adaptasi baru dalam berbagai sendi kehidupan.
Pathul mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi bahkan mengalami kontraksi yang cukup dalam di 2020, hingga mencapai minus 6,68 persen.
Jumlah penduduk miskin di 2021 berada di angka 13,44 persen dan persentase itu masih sama di 2022.
Meski demikian, di tengah situasi yang sulit dan berbagai keterbatasan, indeks pembangunan manusia terus meningkat dari 66,43 menjadi 66,72 poin di 2021.
"Tingkat pengangguran terbuka dapat ditekan hingga mencapai 2,23 persen," terangnya.(*)