GenPI.co Ntb - Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalillah menegaskan penyebaran varian Omicron di NTB masih aman.
Pengendalian pandemi Covid 19 oleh Satgas di tiap kabupaten dan kota diminta fokus pada vaksinasi dan kontrol parameter level PPKM.
"Indikasi aman itu dilihat dari ketersediaan kamar di rumah sakit, penelusuran kontak erat angkanya diatas batas rata rata nasional juga ketersediaan oksigen dan obat obatan," kata Wagub dalam rapat koordinasi penanganan pandemi bersama seluruh kabupaten/ kota di ruang rapat utama kantor Gubernur, Selasa (15/2).
Wagub meminta semua kabupaten kota menyelesaikan target vaksin kedua sebelum 20 Maret menjelang MotoGP.
Wagub menegaskan pula, penanganan harus fokus pada vaksinasi dan kontrol parameter level PPKM dan meminta Dinas Kesehatan memastikan stok dan upaya vaksinasi khususnya Bima dan kabupaten Bima untuk melakukan percepatan.
Sasaran vaksinasi NTB sebanyak 3.910.638 sudah menjalani vaksinasi pertama 90,34 persen, vaksin kedua 61,64 persen dan dosis ketiga 1,87 persen.
Sementara itu, kondisi terkini penanganan pandemi Covid 19 seperti dijelaskan Kepala Dinas Kesehatan, dr L Hamzi Fikri, sesuai asesmen harian.
Level PPKM NTB sekarang pada tanggal 15 berada di level tiga dari 13 Februari.
"Salah satu yang harus dipertahankan agar level tidak meningkat adalah penelusuran kontak 23 orang per kasus dan pelaporan kasus kesembuhan sehingga memenuhi paramater dalam Inmedagri terbaru tentang PPKM," beber Fikri.
Sedangkan target vaksinasi 80 persen dilakukan dengan target vaksinasi harian dengan catatan pembaruan data segera dilakukan agar selisih data dari kabupaten/ kota tidak memengaruhi parameter penentuan level PPKM.
Seperti dituangkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri yang terbaru nomor 11 Tahun 2022 terkait aturan perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), perubahan dalam Inmendagri 11/2022 diantaranya indikator untuk melakukan evaluasi pada daerah di luar Jawa Bali diberikan kekhususan untuk dapat mencapai target vaksinasi dosis kedua dan lansia di atas 60 tahun.
Dengan diberikan waktu dua minggu tambahan terhitung dari 15 Februari 2022 dan beberapa pengaturan kegiatan masyarakat sesuai level PPKM daerah terkait.(*)