GenPI.co Ntb - Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang disiapkan Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Sosial di tahun 2021 bertujuan membantu masyarakat miskin.
Sayangnya, masih banyak keluarga penerima manfaat (KPM) yang sudah terdaftar, belum juga menerima bantuan tersebut.
“Total secara nasional bansos yang belum terserap itu jumlahnya Rp 2,7 Triliun,” kata Aggota DPR RI Dapil Pulau Lombok Rachmat Hidayat melalui rilis yang diterima oleh GenPI.co NTB, Senin (7/2).
Politisi senior NTB yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan NTB ini mengatakan, BPNT bantuan sosial non tunai dari pemerintah yang diberikan setiap bulannya melalui mekanisme perbankan.
Fakta di lapangan, kata Rachmat, bantuan ini ternyata tidak sesuai harapan dalam proses realisasinya ke masyarakat.
Hasil pengecekan, bantuan ini tidak sampai di penerima manfaat secara tepat waktu dengan berbagai alasan.
Salah satunya adalah saldo nol rupiah yang jadi temuan beberapa waktu lalu antara lain seperti yang terjadi di Lombok Timur.
Padahal, uang tersebut sesungguhnya sudah ada di rekening para keluarga penerima manfaat.
Karena itu, Komisi VIII DPR RI kemudian mengambil inisiatif untuk ikut mengakselerasi penyaluran bantuan yang menjadi hak masyarakat tersebut.
Seluruh Anggota Komisi VIII DPR RI di daerah pemilihannya masing masing, terjun langsung ke lapangan dan memastikan bantuan tersebut dicairkan secara tunai kepada masyarakat tanpa prosedur yang berbelit-belit pada saat itu juga.
“Badan Pemeriksa Keuangan sudah memberi rekomendasi bantuan sosial untuk masyarakat yang belum disalurkan tahun 2021 masih boleh disalurkan di tahun 2022 ini,” ucap politisi gaek ini.
Dia menegaskan, Bansos tersebut sudah harus diterima ribuan KPM di seluruh NTB pada Februari ini bersamaan dengan penuntasan di seluruh Indonesia.
Dan pihaknya akan memastikan mengawal penyaluran tersebut, demi hak-hak masyarakat tertunaikan.
Di Pulau Lombok, bantuan tersebut telah disalurkan Rachmat mulai dari Lombok Timur pada Jumat (4/1) melalui Kunjungan Kerja sebagai Anggota Komisi VIII DPR RI Dapil Pulau Lombok dalam Rangka Monitoring dan Penuntasan Transaksi Bantuan Sosial BNPT Program Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Sosial RI.
Total pada hari tersebut untuk di Lombok Timur, disalurkan bantuan kepada 772 KPM yang berasal dari desa-desa di Kecamatan Lenek.
Setiap bulan Bansos diberikan sebesar Rp 200 untuk masing-masing KPM. Total jumlah Bansos mandek yang dicairkan ini untuk enam bulan.
Sehingga total satu KPM mendapat bansos rata-rata Rp 1,2 juta.
Hadir dalam penyaluran bansos tersebut Sekretaris Daerah Lombok Timur HM Juaini Taufik, Camat Lenek, dan seluruh Kepala Desa se Kecamatan Lenek.
Hadir pula para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pejabat Kemensos, selain para keluarga penerima manfaat.
Percepatan penyaluran bantuan tersebut akan menyasar seluruh penerima manfaat yang belum menerima. Sehingga tidak terkait dengan afiliasi masyarakat terhadap partai politik tertentu.
Rachmat menekankan, dirinya hadir untuk membantu mempercepat penyaluran bantuan sosial untuk seluruh masyarakat di Pulau Lombok, tanpa membeda-bedakan.
“Ini adalah kerja-kerja kemanusiaan. Kerja-kerja untuk membantu masyarakat kita,” kata politisi berambut perak ini.
Sementara itu, Sekda Lombok Timur melaporkan bahwa pada 2021 sedikitnya 19.196 KPM di Gumi Patuh Karya harus tertunda penyaluran bantuan sosial yang menjadi hak mereka.
Bantuan telah dikirim pemerintah tapi belum sampai ke masyarakat karena berbagai persoalan.
Karena itu, Pemkab Lombok Timur sangat bersyukur, berkat bantuan Rachmat Hidayat
sebagai Anggota Komisi VIII DPR RI, hak masyarakat yang tertunda tersebut kini sudah tertunaikan.
Dari Lombok Timur, proses penyerahan bantuan serupa dilanjutkan Rachmat Hidayat di Lombok Tengah pada Jumat Sore. Proses percepatan realisasi Bansos BPNT tersebut dipusatkan di Kantor Camat Praya.
Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati Lombok Tengah HM Nursiah. Total di Loteng ada 77 KPM di Kecamatan Praya yang mencairkan bantuan pada kesempatan tersebut.
Menyusul, percepatan penyaluran bantuan dilanjutkan di Lombok Barat. Pencairan dipusatkan di Kantor Desa Banyu Urip, Kecamatan Gerung.
Hadir pada kesempatan tersebut Kepala Dinas Sosial Lombok Barat HL Martajaya. Total ada 220 KPM yang mencairkan bantuan BPNT di Kecamatan Gerung.
Sore harinya, Rachmat kemudian bergerak ke Lombok Utara. Percepatan penyaluran bantuan tunai di Gumi Dayan Gunung dipusatkan di Desa Sokong, Kecamatan Tanjung.
Total ada 314 KPM yang hadir untuk mencairkan bantuannya langsung pada saat itu juga. Hadir Asisten II Pemkab Lombok Utara H Rusdi, yang mewakili Bupati H Djohan Sjamsu.
Terakhir, proses percepatan penyaluran bantuan dilakukan di Kota Mataram. Pencairan bantuan ini dipusatkan di Kecamatan Cakranegara.
Hadir mendampingi Rachmat Hidayat Wakil Ketua DPRD Kota Mataram I Wayan Sugiarta dari Fraksi PDIP bersama seluruh anggota Fraksi PDIP DPRD Kota Mataram. Juga hadir para tokoh masyarakat.
Sementara dari Kementerian Sosial hadir Kasubdit SDM pada Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, Ari Widiyanto.(*)