GenPI.co Ntb - Tarif sewa mobil atau transportasi menjelang ajang MotoGP di Sirkuit Mandalika Lombok Tengah (Loteng) mulai meroket,
ini kemudian dikeluhkan pengguna jasa transportasi.
Dikutip dari Antara, kenaikan sewa mobil menjelang ajang MotoGP Mandalika bakal naik 100 persen bila dibandingkan dengan tarif transportasi sebelumnya.
Seperti tarif sewa mobil jenis Innova yang sebelumnya Rp900 ribu per hari naik menjadi Rp2 juta per hari.
Tarif sewa mobil jenis Avanza Rp450 ribu naik menjadi Rp900 ribu per hari.
Sewa mobil Hiace Rp1,5 juta per hati naik menjadi Rp3 juta per hari serta mobil Alphard naik Rp7 juta per hari.
"Kenaikan harga ini sengaja di rekayasa atau tidak. Yang jelas ini akan merugikan para pengguna jasa di Lombok," kata Rizki warga Kota Praya, Rabu.
Oleh sebab itu, dia berharap kepada pemerintah daerah supaya mengatur tarif jasa transportasi travel di NTB, sehingga tidak
merugikan wisatawan dan tidak berdampak kepada kemajuan pariwisata.
"Tarif Hotel naik, jasa transportasi naik, siapa yang akan mau datang. Kenaikan kalau bisa di batas kewajaran," katanya.
Ajang MotoGP ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, namun yang menjadi persoalan ke depan adalah supir mobil pariwisata lokal bakal menjadi penonton.
Pasalnya, pihak penyelenggara telah menyiapkan shuttle bus bagi penonton di beberapa titik pintu masuk NTB termasuk di Bandara Lombok.
"Kita berharap juga supaya supir lokal diberikan kebebasan untuk mencari penumpang di Bandara Lombok, meskipun mereka yang datang itu adalah penonton MotoGP," kata Surya selaku Supir Lokal di Praya.
"Kalau untuk tarif saya berharap harga sewajarnya, supaya tidak terlalu tinggi seperti informasi yang beredar saat ini," katanya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Perhubungan Loteng, H Moh Zaenudin mengatakan, pengaturan tarif jasa transportasi itu
merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi NTB, sehingga pihaknya belum bisa memberikan penjelasan terkait adanya
kenaikan tarif transportasi pada ajang MotoGP Mandalika 2022 mendatang tersebut.
"Untuk tarif itu kewenangan pemerintah Provinsi NTB," katanya.(*)