GenPI.co Ntb - Ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani menjadi salah satu prioritas pengawasan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur (Lotim).
Langkah tersebut, dilakukan dengan memaksimalkan kinerja Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) yang telah lama dibentuk.
Bupati Lotim M Sukiman Azmy mengatakan, pengawasan oleh KP3 ini untuk mencegah terjadinya kelangkaan dan kenaikan harga karena ulah oknum tidak bertanggung jawab.
Diluar komisi pengawas, Pemkab Lotim juga akan turun melalukan pengawasan secara rutin.
Mengingat jatah yang didapatkan Lotim untuk beberapa jenis pupuk bersubsidi tidak sesuai dengan kebutuhan yang telah diusulkan.
Terutama lanjutnya, untuk pupuk jenis ZA dan NPK. Kedua jenis ini jumlah yang didapatkan lebih kecil dibanding kebutuhan.
"Untuk pupuk NPK dari kebutuhan yang diusulkan sebesar 48.678 ton yang dialokasikan hanya 6.850 ton atau ,14,68 persen," ujarnya, Selasa (30/11/2021).
Ia menambahkan, arah kebijakan pembangunan di 2022 adalah pemulihan ekonomi daerah yang berkeadilan.
Menurut dia, tema tersebut selaras dengan Tema Nasional Tahun 2022 yaitu mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi struktural.
Termasuk juga, selaras dengan tema Provinsi NTB yakni reformasi ekonomi dengan dukungan SDM yang unggul.
" Tema tersebut adalah bagian dari upaya bersama merespons dampak dari pertumbuhan ekonomi akibat pandemi COVID-19," ujarnya. (*)