Pemprov NTB Bakal Segera Evaluasi PTM

03 Februari 2022 09:30

GenPI.co Ntb - Pemerintah Provinsi NTB akan mengevaluasi pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah, seiring meningkatnya kasus harian COVID-19 di wilayah itu.

“Memang dalam seminggu terakhir angka kasus COVID-19 kita naik dan itu ada yang terjadi pada anak-anak sekolah, meski jumlah kasusnya tidak banyak,” kata Asisten III Setda Pemprov NTB dr Nurhandini Eka Dewi di Mataram, Rabu (2/2) dilansir dari Antara.

Berdasarkan hasil penelusuran, kasus-kasus COVID-19 yang terjadi saat ini banyak disebabkan melalui pelaku perjalanan yang kemudian menular ke lingkungan keluarga.

BACA JUGA:  Simulasi PTM Penuh di Lombok Tengah Sesuai Harapan, Mantap!

“Rata-rata COVID-19 ini dari pelaku perjalanan hingga menyebar ke keluarga, kemudian menular lagi kepada anak yang anak itu sekolah,” ujarnya.

Mantan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) NTB ini mengakui dalam rapat-rapat koordinasi, baik di provinsi maupun kabupaten dan kota, evaluasi terkait COVID-19 selalu menjadi pembahasan, termasuk perkembangan PTM di sekolah di masa pandemi.

BACA JUGA:  PTM Penuh di Mataram Mulai Saat 50 Persen Vaksinasi Anak

Meskipun begitu, katanya, kebijakan untuk menghentikan sementara PTM sepenuhnya diputuskan oleh kabupaten dan kota masing-masing.

Keputusan itu harus merujuk kepada SKB 4 Menteri, yakni Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri.

BACA JUGA:  PTM Penuh di Mataram Terancam Tertunda, ini Sebabnya

“Di dalam SKB empat menteri itu sudah jelas diatur, kalau ada temuan kasus, maka satu kelas itu harus off. Tetapi kalau kasusnya lebih dari lima, maka sekolah harus ditutup,” ujar dr Eka sapaannya.

Disinggung apakah kedepan diputuskan PTM dievaluasi di seluruh jenjang sekolah jika kasus COVID-19 terus meningkat,  Eka mengatakan belum bisa berkomentar lebih jauh terkait hal itu.

Dia menegaskan  kebijakan soal penghentian PTM sepenuhnya ada pada kabupaten dan kota karena hal itu terkait kewenangan.

Seperti misalnya kewenangan SMP dan SD ada di kabupaten dan kota, sedangkan SMA/SMK di provinsi.

“Kita ini masih pada temuan satu kasus, belum ada kluster. Ada yang SD, SMP, dan SMA. Kejadian ini memang kita perlu menunjukkan kewaspadaan, makanya kita kejar vaksin,” katanya.

Kasus harian COVID-19 di NTB kembali meningkat setelah beberapa bulan kasus corona di provinsi itu sudah melandai.

Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Lalu Hamzi Fikri mengakui terjadi peningkatan kasus harian. Meski demikian status COVID-19 di wilayah itu masih tetap terkendali atau pada PPKM Level 1.

“Ada terjadi peningkatan kasus harian. Per 1 Februari kemarin itu ada 36 kasus, padahal sebelumnya 31 Januari hanya 10 kasus,” ujarnya.(*)

Redaktur: Febrian Putra

BERITA TERKAIT

Copyright © 2024 by GenPI.co NTB