GenPI.co Ntb - Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah menghadiri secara virtual rapat evaluasi program strategis pemerintah yang dipimpin oleh Mendagri, Ketua KPK dan Kepala LKPP.
Dalam arahannya Mendagri Tito Karnavian berharap para kepala daerah dapat aktif berperan untuk menekan dan mengantisipasi tindak pidana korupsi.
Korupsi selama ini masih marak terjadi, khususnya pada pengadaan barang jasa pemerintah.
Disebutkan Mendagri, di awal tahun 2022 ini terdapat beberapa kepala daerah terlibat kasus hukum diantaranya Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Ini menjadi perhatian kita, tidak hanya berdampak individu pada yang bersangkutan,” katanya, Senin (24/1) melalui rilis yang diterima GenpI.co NTB.
Tindakan korupsi ini juga berdampak melainkan pada sistem pemerintahan dan tingkat kepercayaan publik.
Mantan Kapolri ini melanjutkan banyak pimpinan daerah yang memiliki prestasi luar biasa dan telah melakukan kinerja yang baik.
Namun, karena tersandung masalah hukum kepercayaan public menjadi hilang.
Karena itu, Mendagri mengajak kepada seluruh pimpinan kepala daerah baik Gubernur, Bupati Walikota seluruh daerah untuk sama-sama memberantas praktek tindak pidana korupsi semaksimal mungkin.
Disebutkan Mendagri, dengan pemerintahan yang bersih, maka banyak manfaat yang bisa di dapatkan daerah.
Mulai dari peningkatan pendapatan hasil daerah, dan lainnya.
Salah satu faktor utama meningkatkan kesejahteraan ASN misalnya, itu akan dapat didongkrak dan naik sehingga salah satu solusi dengan menekan tindak pidana korupsi.(*)