GenPI.co Ntb - Memperkuat persoalan tata usaha dan perdata, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melakukan sejumlah langkah.
Satu di antaranya menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Lombok Tengah.
Kepala Kejari Lombok Tengah Fadil Regan mengatakan, tahun lalgu banyak penandatanganan nota kesepahaman dengan pemerintah kabupaten.
"Kami berharap di 2022 kerja sama lebih intens lagi," katanya dalam siaran pers yang diterima GenPI.co NTB Selasa (4/1/2021).
Kerja sama yang sudah dijalin pada 2021 yakni di bidang penanganan Covid-19.
Selain itu, pendampingan hukum bidang marga dan pembangunan Pasar Sengkerang tahap 2.
Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri, menyambut baik kerja sama dengan pihak Kejari ini.
Kerja sama tersebut, adalah bentuk upaya pemerintah kabupaten memahami hukum dengan baik.
"Pemahaman kami tentang hukum rendah sekali," ujarnya.
Pihaknya mengaku, siap menjalankan kerja sama ini demi kelancaran pembangunan di Lombok Tengah.
Pathul menyampaikan, semakin maju suatu daerah maka semakin banyak suatu persoalan.
Maka persoalan itu harus diminimalisir dengan adanya kerja sama dengan semua pihak.
Hal ini, penting sebagai bentuk sinergitas penyelenggaraan pemerintahan agar cepat dan tepat.
Penandatanganan kerja sama ini dapat berfungsi untuk mengontrol kinerja aparatur daerah agar terhindar dari jeratan hukum.
"Kami mengakui, pemahaman hukum di bidang perdata dan tata usaha negara masih kurang," ujarnya.
Dengan sinergi ini, diharapkan dapat dimanfaatkan seluruh perangkat daerah untuk berkonsultasi, bertanya dan berkoordinasi.
Terutama, terkait persoalan hukum perdata dan tata usaha negara, maupun mengamankan pembangunan di Lombok Tengah. (*)